Rp 341 M Untuk Berobat Gratis

Juni 15, 2010 at 3:54 pm (Berita 2010, PHOTO-Tulep, Teras Jawa Timur) (, , , )

MUJIB ANWAR

Untuk mewujudkan keberpihakannya pada rakyat, dwi tunggal pemimpin Jatim ini mengusung slogan APBD Pro rakyat. Slogan itu salah satunya diejawantahkan dalam pemenuhan biaya kesehatan untuk masyarakat miskin (maskin), yakni menggratiskan semua biaya berobat bagi mereka. “Pembiayaannya dilakukan melalui jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda),” ujar Gubernur Soekarwo, beberapa waktu lalu.

Program ini digulirkan sebagai bentuk amanat UU No 40/2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam UU ini disebutkan, semua warga Indonesia diharapkan tercover jaminan kesehatannya.
Menyusul keluarnya UU No 40/2004, Pemprov Jatim lalu mengeluarkan Perda No 4/2008 tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Lewat perda ini, tahun 2013 nanti diharapkan semua masyarakat sudah mempunyai jaminan kesehatan. Khusus jaminan kesehatan masyarakat miskin (maskin) yang ditanggung pemerintah, hal itu sesuai dengan UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.

Menurut Pakde Karwo, Jamkesda digulirkan karena dari sekitar 12 juta jiwa lebih maskin di Jatim, hanya 10,7 juta jiwa yang masuk kuota jaminan kesehatan masyarakat nasional (Jamkesmas), yang biaya berobatnya ditanggung pemerintah pusat. Sisanya, 1.411.742 orang maskin tidak masuk kuota.

Nah, terhadap mereka yang tidak masuk kuota jamkesmas inilah, pemprov berkomitmen menanggung biaya pengobatan dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 341 miliar. “Pembiayaannya dilakukan secara sharing, 50 persen ditanggung pemprov, 50 persen ditanggung bersama oleh 38 kabupaten/kota di Jatim sesuai jumlah penduduk miskin masing-masing daerah,” jelas Pakde Karwo.

Hal itu berarti, APBD Jatim harus menanggung Rp 170,5 miliar. Sementara Rp 170,5 miliar sisanya ditanggung bersama oleh kabupaten/kota. Khusus pemprov, saat ini telah menganggarkan dana APBD sebesar Rp 120 miliar untuk kebutuhan tersebut. Sisanya akan diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2010.

Karena besarnya anggaran yang dikeluarkan, pemprov harus mendata ulang dan memverifikasi nama-nama dan alamat maskin yang biaya pengobatannya akan ditanggung daerah. Data by name by address yang didapat itu akan dijadikan pijakan untuk menerbitkan kartu jamkesda.

Kartu Jamkesda berwarna biru dan ada logo Pemprov Jatim di pojok kanan atas, serta dilengkapi pengaman barcode di pojok kanan bawah. Selain itu, kartu mirip KTP ini juga dilengkapi hologram bunga mawar di pojok kiri atas.

“Kartu jamkesda itulah yang akan menggantikan surat keterangan tidak mampu (SKTM),” tukas Wagub Saifullah Yusuf.

Berlaku Mulai 1 April

Saat ini, proses pembuatan kartu jamkesda, lanjut Gus Ipul, sudah memasuki tahap akhir. Tanggal 24–30 Maret, kartu akan didistribusikan ke 38 kabupaten/kota. Setelah sampai di daerah, kartu didistribusikan ke 652 kecamatan se-Jatim. Diharapkan 31 Maret kartu jamkesda sudah berada di tangan warga miskin, sehingga mulai 1 April bisa digunakan

“Dengan berbekal kartu jamkesda itulah warga miskin bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui sistem rujukan berjenjang,” tegas Pakde Karwo, diamini Gus Ipul.

Sistemnya, maskin yang sakit dan mau berobat bisa datang ke tempat pelayanan kesehatan dasar tingkat I di puskesmas atau pondok kesehatan desa (ponkesdes) dan jaringannya. Jika penyakit yang diderita tak bisa ditangani, bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan sekunder yakni RSUD kabupaten/kota di daerah masing-masing.

Kalau penyakitnya tetap tak mampu ditangani dan membutuhkan penangangan lebih intensif, pasien miskin dapat dirujuk di lima rumah sakit tersier milik pemprov, yakni RSU dr Soetomo Surabaya, RSU Haji Sukolilo Surabaya, RSU Jiwa Menur Surabaya, RSU dr Syaiful Anwar Malang, dan RSUD dr Soedono Madiun. Semua tanpa dipungut biaya.

“Pentingnya manajemen rujukan tersebut agar jangan sampai sakit pilek saja dibawa ke RS dr Soetomo. Dia harus ke puskesmas dulu. Karena manajemennya seperti itu. Tapi kalau yang diderita misalnya, penyakit dalam, ya bisa ke RS provinsi,” tandas Pakde Karwo.

Namun khusus untuk kasus penanganan kasus gawat darurat, seperti kecelakaan, tidak perlu sistem rujukan. Si pasien miskin bisa langsung dibawa ke rumah sakit kabupaten/kota atau provinsi.

Setelah kartu jamkesda diterima warga, semua tempat pelayanan kesehatan harus segera mempersiapkan sistem dan pelayanannya, yakni paket pelayanan yang mengedepankan kendali biaya dan kendali mutu.

Bagaimana jika per 1 April ternyata masih ada maskin yang tak masuk jamkesmas dan jamkesda, tapi mau berobat dan dirujuk ke RS sekunder maupun tersier? Pakde Karwo dan Gus Ipul memastikan pemerintah tetap siap menanggung biaya pengobatan. Syaratnya, harus ada surat keterangan dari kabupaten/kota yang dilegalisir pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. “Yang melegalisir boleh Dinas kesehatan (Dinkes), Sekda (Sekretaris Daerah), atau pejabat lainnya yang ditunjuk Kepala Daerah,” imbuhnya. (SURYA: Rabu, 24 Maret 2010)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: