Tatib yang Tak Tertib

Juni 15, 2010 at 3:31 pm (Berita 2009, PHOTO-Tulep) (, , , )

MUJIB ANWAR

Dalam beberapa bulan terakhir, peta politik di Surabaya guncang. Pemicunya adalah keberanian pimpinan sementara DPRD Surabaya menetapkan tata tertib (tatib) DPRD Surabaya 2009-2014. Akibat keberanian ‘mengesampingkan’ aturan perundanganitu, hingga kini RAPBD Surabaya 2010 belum ditetapkan.

Suhu politik makin memanas, ketika Gubernur Jatim lewat surat 188/18471/013/2009 resmi menolak Raperda APBD Surabaya 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota (Raperwali) Surabaya tentang Penjabaran APBD 2010. Menyikapi itu, perpecahan di internal dewan nganga terlihat dan membuat ketar-ketir banyak pihak.
Raperda dan raperwali ditolak, karena dinilai cacat hukum. Dasarnya, karena rapat paripurna untuk menetapkan kedua usulan itu digelar berdasar tatib yang cacat hukum. Tatib yang seharusnya ditetapkan pimpinan dewan definitif, ternyata ditetapkan pimpinan sementara. Padahal, UU 27/2009 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD Jo PP 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD, dan SE Mendagri 161/3405/SJ tertanggal 24 September tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD provinsi/kab/kota 2009 – 2014 jelas menegaskan itu. Hasil konsultasi ke Depdagri juga menyatakan hal yang sama.

Namun, karena palu sudah digedok, pimpinan DPRD Surabaya bersikukuh tatib tetap sah. Dalihnya, PP sebagai penjelas UU 27/2009 belum ada. Celakanya, dalih itu terus dimutlakkan kebenarannya, ibarat nash yang termaktub dalam kitab suci. Padahal, dari semua kabupaten/kota di Indonesia, ternyata hanya tatib DPRD Surabaya yang penetapannya dilakukan pimpinan sementara.

Dalam Pasal 406 UU 27/2009 disebutkan, saat UU ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan ketentuan UU lainnya dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini atau tidak diatur secara khusus dalam UU ini. Selain itu, Pasal 10 Ayat (1) PP 25/2004 menjelaskan, selama pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara dengan tugas pokok, memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tatib, dan memproses pimpinan DPRD definitif.

Dan berdasar SE Mendagri 161/3405/SJ, dalam menetapkan tatib agar berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku dan penetapan rancangan peraturan DPRD tentang tatib menjadi peraturan tatib DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD yang definitif dan dikonsultasikan kepada gubernur setelah ditetapkannya PP sebagai aturan pelaksanaan dari UU 27/2009.
Meski demikian, hingga kini, sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Surabaya ternyata masih tetap ngotot dan mempertahankan sikap yang diambil. Padahal, jika tetap keukeuh ngugemi tatib yang tak tertib itu, dapat dipastikan Surabaya tahun depan tanpa APBD.

Jika hal itu terjadi, tentu akan jadi sebuah ironi. Langit pembangunan di kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia ini akan dipayungi mendung hitam. Mau tidak mau Surabaya harus menggunakan APBD lama atau APBD 2009. Padahal, kekuatan RAPBD 2010 yang diusulkan sekitar Rp 3,9 triliun, sementara APBD 2009 hanya Rp 2,4 triliun. Berarti, ada uang rakyat sebesar Rp 1,5 triliun yang sudah diproyeksikan untuk pembangunan tahun depan akan hangus, sia-sia, dan muspro. Kalau tetap memaksa, jelas melanggar dan punya konsekuensi hukum, karena menggunakan uang negara secara tidak sah.

Dengan 11 hari waktu tersisa, masyarakat Surabaya tentu berharap para wakil rakyat yang mereka pilih dalam pemilu legislatif April 2009 punya jiwa besar. Mengakui kesalahannya. Wujudnya, tentu dengan segera menggelar sidang paripurna ulang guna menetapkan tatib. Dan angin segar sedikit berhembus, ketika sejumlah pihak di internal dewan mewacanakan untuk menggelar sidang paripurna 24 Desember 2009.

Sekarang, mari kita tunggu, apa benar 50 wakil rakyat yang terhormat di Gedung Yos Sudarso punya political will dan jiwa besar. Mengakui kesalahan, demi kepentingan yang lebih besar, yakni terwujudnya pembangunan kota di segala bidang yang dinantikan 3 juta lebih masyarakat Surabaya. Atau, mereka tetap keukeuh dengan pandangan pribadi dan kelompok masing-masing, karena tak mau tertumbuk malu. Kita tunggu saja! * (SURYA: Senin, 21 Desember 2009)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: